Awali Tahun 2023, Pemkab Samosir Terima Piagam Penghargaan Universal Health Coverage

SAMOSIR-Mengawali Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Samosir mendapatkan kado istimewa dengan sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Sebanyak 139.048 jiwa dan secara resmi terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 142.318 jiwa atau sebesar 97, 7 persen.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang menerima langsung Piagam UHC yang diserahkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dr. Mariamah M.Kes didampingi Asdep Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang  dr. Yasmine Ramadhana Harahap, MM, di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Netty Prasetiyani: Pemerintah Diminta Sigap Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Penyerahan disaksikan oleh jajaran Forkopimda, Anggota Komisi I DPRD Samosir drg. Magdalena Sitinjak, Pj. Sekda Drs. Waston Simbolon, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Samosir Demon R. Silalahi, SKM, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Samosir.

Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea dalam laporannya menyampaikan, bahwa UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95?ri total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.

Baca juga: Kunker dan Supervisi ke Samosir, Ketua TP. PKK Tri Tito Karnavian Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesehatan

“Dalam tiga tahun terakhir cakupan JKN di Kabupaten Samosir adalah Tahun 2020 sebesar 78 ?ngan peserta 107.479 jiwa, Tahun 2021sebesar 84 ?ngan peserta 115.688 jiwa dan Tahun 2022 mencapai 97, 7 ?ngan jumlah peserta 139.048 jiwa, ”ujar dr. Dina Hutapea

Sementaranitu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dr. Mariamah M.Kes dalam sambutannya menyampaikan, Penyelenggaraan program JKN dilaksanakan sejak tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Baca juga: Gelar Senam Sehat, Bupati Samosir Sebut Upaya untuk Tingkatkan Imun Tubuh di Masa Pandemi

Kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Dalam RPJMN 2020-2024 diamanatkan bahwa sebanyak 98 persen dari total penduduk Indonesia harus sudah terdaftar dalam program JKN dan secara nasional, saat ini sebanyak  90, 34 % penduduk Indonesia sudah masuk program JKN.

Mariamah juga menyampaikan bahwa dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, baru 9 Kabupaten/Kota yang sudah mencapai UHC, termasuk didalamnya Kabupaten Samosir, "Saya sangat mengapresiasi dengan capaian UHC di Kabupaten Samosir. Ini menjadi wujud komitmen dan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Semoga ketercapaian UHC ini bisa dirasakan langsung oleh penduduk Kabupaten Samosir, dan juga dapat menstimulus Pemda lain agar bisa mencapai UHC", ujarnya.

Baca juga: Netty Prasetiyani Desak Pemerintah Jelaskan Transisi Pandemi dan Hepatitis Akut ke Masyarakat

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemerintah Kabupaten Samosir memiliki program pemenuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan program ini merupakan program unggulan dan prioritas periode 2021-2024.

"Kami juga selalu berupaya dan berkomintemen mempercepat dan memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Samosir, ”ujar Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST sembari mengatankan, Belum dua tahun Pemerintahan Vandiko-Martua, Kabupaten Samosir sudah mencapai UHC, capaian UHC merupakan bukti sinergitas, kolaborasi dan kerja keras dari seluruh stakeholder, termasuk BPJS Kesehatan hingga bisa mencapai 97, 7 persen, ujar Bupati Vandiko. ( KARMEL )

Baca juga: Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal